CATATAN SEJARAH: Momen Paling Menegangkan Mei 1998, Ketika Dua Pandangan Berbenturan Menentukan Nasib Bangsa

Oleh: M. Nurullah RS (Aktivis Reformasi 1998)

 

Saya mengajak Anda semua untuk sejenak mengingat kembali atau membayangkan suasana Jakarta di bulan Mei 1998. Udara saat itu terasa berat, baunya campuran antara aspal yang terbakar, asap pembakaran, gas air mata, dan ketakutan yang terasa begitu pekat dan menyesakkan dada. 

Kota ini benar-benar seperti bom waktu yang detaknya terdengar nyaring: tik-tok... tik-tok..., namun tak ada satu pun yang tahu kapan dan di mana ia akan meledak.

 

Sang raksasa yang selama 32 tahun mencengkeram republik ini, Soeharto, akhirnya meletakkan jabatan. Namun, ia pergi meninggalkan kursi kekuasaan yang masih membara dan panas, menyerahkannya kepada wakilnya, B.J. Habibie. 

Di titik inilah, drama politik yang jauh lebih seram dan menegangkan daripada film thriller mana pun di dunia, mulai dimainkan. Ini bukan sekadar soal siapa yang duduk di kursi Istana Negara, kawan-kawan. Ini adalah pertarungan nyata: siapa yang benar-benar memegang kendali atas nyawa dan masa depan bangsa ini.

 

Cobalah Anda tempatkan diri Anda sejenak menjadi B.J. Habibie saat itu. Beliau adalah seorang insinyur jenius, teknokrat tulen, orang sipil yang sehari-hari biasa memikirkan dan mengurus rumitnya aerodinamika pesawat terbang. 

Tiba-tiba, tanpa persiapan yang cukup, beliau harus memegang kendali tertinggi di sebuah negara yang militerinya sedang sangat kuat, namun di saat yang sama sedang retak dan terpecah belah dari dalam.

 

Di seberang papan catur kekuasaan itu, berdiri sosok yang mengerikan: Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Saat itu, ia menjabat Komandan Pasukan Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). 

Seorang jenderal tempur sejati, menantu penguasa yang baru saja jatuh, dan yang paling membuat bulu kuduk merinding: ia memegang komando puluhan ribu pasukan elit yang terlatih dan siap bergerak kapan saja.

 

Ketimpangan kekuatan saat itu sangatlah jomplang. Secara hukum tertulis dan konstitusi, di atas kertas, memang Habibie adalah panglimanya, adalah atasannya. Namun, di lapangan? Di jalanan yang penuh ketakutan itu? Kertas tidak mampu menahan peluru. 

Prabowo lah yang memegang otot kekuatan, ia lah yang punya akses langsung ke moncong senjata yang saat itu seolah sedang mengepung ibu kota. Posisi Habibie saat itu ibarat seseorang yang membawa sebatang lidi untuk bertempur di medan perang yang penuh dengan tank dan persenjataan berat.

 

Namun, di saat kekacauan mencapai puncaknya, di situlah kita bisa melihat kecerdikan dan ketenangan jiwa Habibie dalam mengelola negara.

 

Laporan intelijen yang disampaikan langsung oleh Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Wiranto, membuat darah mendidih dan bulu kuduk berdiri tegak. Disebutkan: ada pergerakan pasukan yang tidak jelas perintahnya. 

Pasukan Kostrad dan Kopassus, sebagian bahkan bergerak tanpa mengenakan lambang kesatuan, mulai merapat dan mengepung titik-titik paling vital, termasuk Istana Negara dan kediaman pribadi Presiden Habibie di kawasan Kuningan. Pergerakan ini dilakukan tanpa izin dan pemberitahuan dari markas besar.

 

Jika Anda berada di posisi Habibie saat itu, mungkin insting pertama Anda adalah lari mencari keselamatan, atau menyerah dan berkompromi karena ketakutan luar biasa. Namun, Habibie tidak menggunakan insting politisi pengecut, beliau menggunakan otak seorang insinyur yang terbiasa menghitung segala sesuatu dengan presisi dan ketelitian tinggi. Beliau sadar sepenuhnya: dalam manajemen krisis semacam ini, waktu adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada senjata api apa pun.

 

Beliau hanya punya waktu 24 jam. Sedikit saja ada keraguan atau penundaan, maka selesailah republik ini. Maka, sebelum matahari benar-benar terbenam pada tanggal 22 Mei itu, Habibie mengambil keputusan yang membuat nyaris semua orang di lingkaran dalam istana hampir pingsan kaget: Prabowo harus dicopot dari jabatan Pangkostrad malam ini juga. Titik. Tidak ada tawar-menawar.

 

Bayangkan keberanian itu! Mencopot seorang komandan pasukan tempur elit, tepat saat pasukannya sendiri sedang siaga penuh dan bergerak di jalanan. Ini adalah langkah yang sangat nekat, namun perhitungannya sangatlah tepat. Habibie tahu, jika diberi waktu hingga keesokan pagi, Prabowo akan punya ruang dan waktu untuk menyusun kekuatan. Malam itu saja sudah cukup menjadi waktu bagi terjadinya kudeta berdarah. Keputusan kilat ini memotong urat nadi pergerakan kekuatan itu bahkan sebelum mereka sempat bernapas lega.

 

Lalu, bagaimana cara mencopot raksasa itu tanpa membuatnya mengamuk dan menghancurkan seisi rumah?

 

Di sini, Habibie memainkan strategi yang sangat brilian dan elegan. Beliau tidak maju sendiri untuk berkonfrontasi secara langsung di awal. Beliau memanggil Panglima ABRI, Jenderal Wiranto. Sebagai pimpinan tertinggi, Wiranto adalah atasan sah Prabowo dalam rantai komando. Habibie memerintahkan Wiranto untuk melakukan pencopotan itu saat itu juga.

 

Ini adalah taktik yang jenius dan legal sekaligus. Habibie membenturkan faksi yang ada di dalam tubuh militer itu sendiri. Beliau menggunakan sistem dan struktur yang ada untuk melumpuhkan potensi pemberontakan. Jika terjadi gesekan, maka itu akan terlihat sebagai urusan internal militer, bukan militer melawan sipil secara terbuka dan langsung. Beliau memakai rantai komando sah untuk mencekik perwira yang dianggap menyimpang.

 

Namun, ketegangan belum selesai di situ. Justru, klimaks yang paling mendebarkan baru saja dimulai.

 

Begitu kabar pencopotan itu tersiar, bayangkanlah perasaan seorang Prabowo Subianto. Jenderal bintang tiga, jagoan tempur yang namanya harum dan ditakuti, tiba-tiba saja diberhentikan secara sepihak oleh presiden sipil yang baru saja menjabat beberapa hari.

 

Prabowo pun bergegas menuju Istana Merdeka. Dan percayalah, ia tidak datang dengan santai. Ia datang dengan bersenjata lengkap, dikawal pasukan khususnya yang setia. 

Suasana di lingkungan istana saat itu begitu tegangnya hingga terasa bisa dipotong dengan pisau. Para pengawal presiden berada dalam siaga penuh, jari-jari sudah bersiap di pelatuk senjata masing-masing. Ini adalah pertarungan psikologis paling dahsyat dalam sejarah modern kita.

 

Prabowo masuk ke ruangan itu, membawa aura yang seolah seperti badai yang sedang mengamuk. Di hadapan Habibie, ia meledak dengan emosi yang meluap-luap. Dengan suara yang tinggi dan bergema di seluruh ruangan, ia berseru lantang:

 

"Presiden apa Anda? Anda naif!"

 

Bayangkan, Anda sedang digertak oleh seorang jenderal tempur yang sedang memegang senjata di pinggangnya. Rata-rata orang pasti akan seketika ciut nyalinya, keringat dingin bercucuran, dan kehilangan kemampuan bicara. Namun, tidak dengan Habibie. Di detik-detik kritis inilah kita melihat kekuatan sejati dari ketenangan dan wibawa seorang pemimpin sipil.

 

Tubuhnya kecil, suaranya terdengar khas dan kadang melengking saat bersemangat, namun nyalinya terbuat dari baja murni. Habibie menatap tepat ke dalam mata Prabowo, tidak mundur sejengkal pun, dan membalas dengan ketegasan yang membuat seisi ruangan membeku:

 

"Masa bodoh, saya Presiden dan harus membereskan keadaan ini!"

 

Luar biasa bukan? Perang urat saraf tingkat tinggi yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Di detik itu juga, Habibie menguasai sepenuhnya kendali atas suasana dan ruangan itu. Beliau tidak perlu mencabut senjata, tidak perlu berteriak memanggil pasukan bantuan. Cukup dengan keyakinan mutlak bahwa dialah pemegang legitimasi tertinggi negara ini.

 

Prabowo, dengan segala pengalaman dan keahlian perangnya, akhirnya harus tunduk di bawah ketegasan seorang sipil yang berdiri kokoh di atas landasan konstitusi. Gertakan kekuatan senjata akhirnya patah di hadapan ketenangan wibawa kepemimpinan. Prabowo akhirnya mengerti, mundur sejenak, memberi hormat, balik kanan, dan meninggalkan ruangan itu. Konfrontasi paling berbahaya itu selesai, tanpa satu pun peluru melesak.

 

Segera setelah itu, pergantian pucuk pimpinan dilaksanakan. Posisi Pangkostrad diambil alih oleh Johny Lumintang, hingga kemudian dilanjutkan oleh Djamari Chaniago. Namun, pesan yang tersampaikan dari peristiwa kilat ini sangatlah nyata dan menggetarkan hati para jenderal serta elit militer saat itu: Supremasi Sipil telah kembali. 

Setelah 32 tahun militer bertahta di puncak kekuasaan dan bebas mengatur negara semau hati, seorang insinyur ini membuktikan bahwa seberapa pun tingginya bintang di bahu seorang jenderal, ia tetap harus tunduk kepada Presiden yang sah menurut konstitusi.

 

Kisah Mei 1998 ini memberikan satu pelajaran berharga bagi siapa saja yang ingin memahami seni memegang kekuasaan: Anda boleh memiliki senjata terbanyak, pasukan paling kuat dan ganas, namun jika Anda kalah cepat dalam membaca dan mengambil keputusan, serta kalah nyali saat berhadapan muka, Anda akan kalah oleh mereka yang memegang kebenaran dan legitimasi, serta paham benar cara membaca psikologi lawan.

 

Namun, kita perlu memahami lebih dalam, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Mengapa Prabowo mengerahkan pasukan mengepung istana?

 

Cobalah kita tinggalkan sejenak perasaan kita sebagai pendukung supremasi sipil, dan cobalah memakai sepatu lars milik Prabowo saat itu. Jika dilihat dari sudut pandangnya, ia sama sekali tidak menganggap dirinya pemberontak. Sebaliknya, ia menganggap dirinya sebagai satu-satunya patriot sejati yang tersisa, yang berusaha menyelamatkan negara dari kehancuran mutlak.

 

Prabowo bukanlah jenderal hasil cetakan kilat. Ia adalah prajurit elit yang cerdas, lulusan terbaik berbagai pendidikan militer di dalam maupun luar negeri. Seluruh hidupnya didedikasikan pada satu doktrin: menjaga keutuhan negara dan melindungi Presiden sebagai simbol tertinggi negara.

 

Di mata Prabowo, Jakarta pertengahan Mei itu bukan lagi sekadar ibu kota yang sedang berdemonstrasi, melainkan medan perang yang pertahanannya sudah jebol. Polisi kewalahan, massa membakar gedung, penjarahan terjadi di mana-mana, dan kota lumpuh total. Dalam doktrin militer, jika kekacauan sipil sudah sedemikian rupa, maka pasukan pemukul andalan Kostrad dan Kopassus adalah yang wajib turun tangan. Dan saat itu, Prabowo adalah pemegang kendali pasukan itu. Ia merasa memikul tanggung jawab moral yang sangat besar.

 

Lalu, kenapa pasukan bergerak mendekati rumah Habibie dan istana?

 

Di sinilah perbedaan pandangan yang tajam, ibarat kisah yang dilihat dari dua sisi berbeda.

 

- Menurut versi Habibie dan Wiranto: itu adalah pengepungan liar, ancaman kudeta.

- Menurut versi Prabowo: itu adalah operasi pengamanan tingkat tinggi VVIP.

 

Kubu Prabowo menerima laporan intelijen yang mengkhawatirkan: ada indikasi massa yang sedang panas akan diarahkan untuk menyerbu kediaman presiden dan fasilitas vital. Ingatlah, saat itu Habibie masih dianggap bagian dari rejim lama oleh sebagian demonstran. Jika sampai presiden baru diserang dan terjadi apa-apa, maka negara ini benar-benar akan bubar.

 

Maka, insting komandan lapangan Prabowo bereaksi cepat. Ia mengerahkan pasukan untuk membuat benteng pertahanan di sekitar objek vital. Tujuannya bukan untuk menculik atau mengancam, melainkan melindungi dari ancaman luar. Bagi seorang komandan yang mendengar atasannya mau diserang, apakah ia harus menunggu surat perintah resmi bermaterai? Tentu tidak. Di medan, kecepatan adalah nyawa.

 

Masalah besarnya adalah: Prabowo menggerakkan pasukan atas inisiatifnya sendiri di tengah kekacauan, tanpa koordinasi yang baik dengan atasannya, Panglima Wiranto.

 

Dan di titik inilah kita menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya saat itu. Konflik Mei 1998 sejatinya bukan hanya Habibie melawan Prabowo, melainkan persaingan sengit antara dua kekuatan besar di tubuh militer: Wiranto melawan Prabowo.

 

Keduanya bagaikan air dan minyak yang tak bisa bercampur.

 

- Wiranto: Tipikal jenderal birokrat. Tenang, metodis, sangat patuh pada prosedur dan suka main aman. Kariernya naik lewat jalur administrasi yang rapi.

- Prabowo: Tipikal jenderal lapangan. Berapi-api, agresif, inisiatifnya sangat tinggi, dan merasa memiliki hak istimewa karena kedudukannya sebagai menantu presiden.

 

Persaingan ini sudah menjadi rahasia umum jauh sebelum Soeharto lengser. Maka, ketika Prabowo bergerak tanpa sepengetahuan Wiranto, sang Panglima membacanya bukan sebagai pengamanan, melainkan pembangkangan dan ancaman kekuasaan. Laporan ini diteruskan ke Habibie, dan karena Habibie orang sipil yang tidak begitu paham seluk-beluk budaya militer, maka ia pun memandang pergerakan itu sebagai bahaya maut yang harus segera diputus akarnya.

 

Sekarang, bayangkanlah perasaan Prabowo saat itu.

Anda merasa sudah mengerahkan kemampuan terbaik Anda demi melindungi pimpinan dan negara. Anda merasa menjadi satu-satunya yang bertindak nyata sementara pemimpin lain mungkin bersembunyi ketakutan. Namun, balasannya? Tiba-tiba Anda diberhentikan secara sepihak, tanpa panggilan, tanpa penjelasan, seolah-olah Anda adalah penjahat besar.

 

Bagi seorang prajurit, ini adalah penghinaan kehormatan yang paling menyakitkan. Ia merasa difitnah, dikhianati, dan ditikam dari belakang oleh intrik kekuasaan. Ia merasa Wiranto memanfaatkan kekacauan ini untuk menyingkirkan saingan terberatnya.

 

Itulah sebabnya kedatangannya ke istana sore itu penuh emosi. Ia datang bukan untuk menembak presiden—jika itu tujuannya, ia tak perlu datang sendiri ke kandang macan—melainkan untuk meminta kejelasan dan keadilan. Ia ingin bertanya: "Apa kesalahan saya? Pasukan saya ada di sana untuk menjaga Bapak, kenapa malah saya yang disingkirkan?"

 

Kalimat keras yang ia lontarkan keluar karena ia merasa Habibie terlalu mudah percaya dan dipengaruhi laporan sepihak Wiranto, tanpa mau mendengar kenyataan yang ada di lapangan versi Kostrad.

 

Akhirnya, sejarah ditulis oleh mereka yang memenangkan situasi saat itu. Habibie menang dalam mewujudkan supremasi sipil. Wiranto menang dalam persaingan kekuasaan militer. Sedangkan Prabowo, terlepas dari murninya niat pengamanan atau ada maksud lain, harus menerima pil pahit dicatat sejarah sebagai pihak yang kalah dan tersisihkan dari kekuasaan pusat di awal masa reformasi.

 

Peristiwa ini mengajarkan kita satu hal yang sangat berharga dalam politik tingkat tinggi: Kadang-kadang, musuh terbesar Anda bukanlah orang yang berniat jahat kepada Anda, melainkan ketidakjelasan informasi, kesalahpahaman, dan ketakutan yang mendorong Anda mengambil keputusan ekstrem terhadap orang yang mungkin sesungguhnya hanya sedang berusaha melindungi Anda, namun dengan cara yang keliru dan salah langkah.

 

(M. Nurullah RS - Aktivis 98 / Ketua Umum DPP PWDPI)