PWDPI Kepri minta ada sanksi bagi OPD yang tidak tanggap darurat

Karimun Kepri - Dalam satu tahun terakhir, telah sering terjadi pohon besar tumbang kearah ruas jalan, bahkan ada yang menimpa pengendara baik yang menggunakan sepeda motor maupun mobil. Tentunya hal ini harus menjadi atensi agar kejadian ini tidak terjadi berulang kali agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan apalagi menelan korban.

Masyarakat berharap melalui dinas terkait agar respon cepat apabila terjadi pohon besar tumbang kearah ruas jalan yang menyebabkan terganggunya pengguna jalan. Kejadian respon yang lamban (slow respon) dari pihak dinas lingkungan hidup untuk membantu membersihkan pohon besar yang tumbang dipersimpangan jalan menuju SMK Negeri 1 Tebing Karimun sangat perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah kabupaten Karimun

Hal ini bahkan mendapat kritik pedas dari Ketua Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Kepri, Hatik Hidayati Setiowati. Saat dijumpai awak media ini, Ketua PWDPI Kepri Hatik, meminta agar pemkab Karimun memberikan atensi khusus kepada instansi terkait agar respon cepat terhadap laporan atau keluhan masyarakat yang memerlukan bantuan penanganan darurat

"Kejadian kemaren di simpang SMKN 1 Tebing, sebagai warga kita mengambil inisiatif menebang pohon besar yang dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan. Namun , berhubung chainsaw kita macet- macet ( overheat), kita hubungi DLH barangkali  bisa membantu menurunkan tim melakukan pemotongan dan pembersihan pohon yang tumbang atau meminjamkan chainsaw milik dinas agar dapat segera dibersihkan sehingga keadaan lalu lintas menjadi normal kembali," ujar Hatik menerangkan

Hatik juga berharap melalui instansi terkait secara rutin dan terjadwal melakukan tindakan preventif pemantauan rutin kondisi pohon-pohon di jalur hijau dan jalan protokol untuk mengidentifikasi pohon yang rawan tumbang, pemangkasan dahan rindang guna mengurangi resiko dahan patah atau pohon tumbang

," Kami minta agar OPD terkait yang tidak merespon atau slow respon diberi sanksi, jika perlu dibuatkan Perda dan Perbup nya," tutup Ketua PWDPI Kepri, Hatik Hidayati Setiowati

Hingga berita ini dinaikkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun, Ahmadi belum memberikan tanggapan resminya, tim pwdpi